ID   EN
F.A.Q   CONTACT   SITEMAP   LOGIN   
Jl. Tebet Barat Dalam III A no 02
Jakarta 12810, Indonesia
Phone: +62-21-83794469
Fax: +62-21-83791270
E-mail: resourcenter@yipd.or.id

ADVANCE SEARCH

 

Regulasi

Category

UU No. 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan, Dewan PErwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perewakilan rakyat Daerah

08 September 2009

Undang-Undang ini berisikan lampirkan materi UU No 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang telah ditempatkan dalam lembaran negara dan tambahan lembaran negara, dengan rincian sebagai berikut:
Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043


Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

08 September 2009
Undang-undang ini memuat Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat,  Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

PP. Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Investasi Pemerintah

09 February 2009

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Investasi Pemerintah


PP. No. 02 Tahun 2008 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kepentingan Pembangunan Di Luar Kegiatan Kehutanan Yang Berlaku Pada Departemen Kehutanan

09 February 2009

PP. Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kepentingan Pembangunan Di Luar Kegiatan Kehutanan Yang Berlaku Pada Departemen Kehutanan


PP. No. 3 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan

09 February 2009

Peraturan Pemerintah Nomor  3  Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan  Hutan


PP. No. 7 Tahun 2008 Tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan

09 February 2009
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan

PP. No.10 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kesepuluh Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil

09 February 2009

Peraturan Pemerintah Nomor  10  Tahun 2008 Tentang Perubahan  Kesepuluh Atas Peraturan  Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil


PP. No. 19 Tahun 2008 Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan

09 February 2009

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan


PP. No. 21 Tahun 2008 Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

09 February 2009
Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2008 Nomor  21   Tahun  2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

PP. No. 22 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Dan Pengelolaan Bantuan Bencana

09 February 2009

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Dan Pengelolaan Bantuan Bencana