ID   EN
F.A.Q   CONTACT   SITEMAP   LOGIN   
Jl. Tebet Barat Dalam III A no 02
Jakarta 12810, Indonesia
Phone: +62-21-83794469
Fax: +62-21-83791270
E-mail: resourcenter@yipd.or.id

ADVANCE SEARCH

 

Publikasi

Menggagas Penyusunan dan Implementasi Perda yang Partisipatif, Transparan dan Akuntabel

Menggagas Penyusunan dan Implementasi Perda yang Partisipatif, Transparan dan AkuntabelProsiding ini merupakan kumpulan materi dari Seminar dan Lokakarya Nasional bertemakan Peraturan Daerah dalam Pencapaian Tujuan Otonomi Daerah: Meningkatkan Akses dan Partisipasi Publik dalam Menelaah Perda untuk Menjamin Transparansi dan Akuntabilitas Pengimplementasian Perda. Prosiding ini memuat 15 makalah yang terdiri dari 3 makalah utama, 8 makalah terpilih, dan 4 makalah finalis.

Efisiensi Organisasi Pemda dalam Media

Efisiensi Organisasi Pemda dalam MediaMemuat 23 judul berita dari beberapa media online selama tahun 2003.

Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus Dalam Media

Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus Dalam MediaKumpulan berita mengenai DAU dan DAK dari beberapa media online selama tahun 2003.

CLGI Roundtable Discussion: Kaji Kritis PP No. 8/2003

CLGI Roundtable Discussion: Kaji Kritis PP No. 8/2003Prosiding dari hasil pertemuan kajian secara kritis PP No. 8 tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah yang menimbulkan pro dan kontra dalam pelaksanaannya di lapangan. Pertemuan ini dimaksudkan mencari masukan dari berbagai kalangan termasuk dari akademisi, LSM, lembaga donor maupun dari unsur dari pemerintah sendiri baik pusat maupun daerah. 

Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Pengembangan Kemitraan: Masalah Kepelabuhan, Kebandar-udaraan, Kilang Minyak, dan Pertanahan

Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Pengembangan Kemitraan: Masalah Kepelabuhan, Kebandar-udaraan, Kilang Minyak, dan PertanahanMerupakan kumpulan makalah yang disampaikan pada 2 roundtable disccusion dengan tema Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Pengembangan Kemitraan: Masalah Kepelabuhan, Kebandar-udaraan, Kilang Minyak, dan Pertanahan. Roundtable Disccusion ini diselenggarakan oleh YIPD/CLGI pada tahun 2003. Prosiding ini memuat 5 makalah.

Kebijakan Keuangan Daerah

Kebijakan Keuangan DaerahPublikasi merupakan kumpulan makalah yang disajikan pada dua kegiatan roundtable discussion yang diselenggarakan oleh YIPD/CLGI dengan bahasan mengenai keuangan daerah. Pada roundtable pertama dibahas mengenai Kebijakan Keuangan Daerah dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Desentralisasi dan Otonomi Daerah. Kemudian yang kedua mengenai Pembiayaan Defisit Anggaran di Pemerintahan Daerah. Publikasi ini memuat 6 makalah dari 4 orang pakar keuangan daerah.

Hubungan Kelembagaan Legislatif dan Eksekutif

Hubungan Kelembagaan Legislatif dan Eksekutif

Prosiding ini merupakan kumpulan makalah yang disajikan pada 3 roundtable discussion mengenai hubungan kelembagaan legislatif dan eksekutif. Dalam publikasi ini terdapat 9 makalah yang disajikan. Isu yang diangkat yaitu 1) Hubungan lembaga legislatif dan eksekutif dalam penyelenggaraan otonomi daerah; 2) Proses pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah; 3) Kedudukan mitra sejajar antara legislatif dan eksekutif yang tidak seimbang.


Menuju Pembangunan Daerah Lebih Baik

Menuju Pembangunan Daerah Lebih BaikBuku ini diterbitkan bagi pemerintah daerah pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya, untuk memberikan informasi tentang program/proyek atau lembaga yang mendukung upaya-upaya pengentasan kemiskinan, otonomi daerah dan penerapan good governance di tingkat lokal di Indonesia.

Manajemen Kinerja Pelayanan Umum

Manajemen Kinerja Pelayanan UmumKumpulan bahan pelatihan yang dikembangkan oleh Tim Manajemen Kinerja YIPD/CLGI.

Initiatives for Strengthening Local Government Capacity

Initiatives for Strengthening Local Government CapacityPublikasi YIPD/CLGI ini memberikan daftar inisiatif atau program penguatan kapasitas pemerintah daerah. Dimana, ada program apa dan siapa yang mengerjakannya. Buku ini merupakan hasil luaran dari sebuah pangkalan data, yang terdiri dari 4 bagian: 1) memuat deskripsi pangkalan data, 2) pangkalan data inisiatif atau program, 3) profil lembaga yang memiliki inisiatif atau program, dan 4) direktori pemerintah daerah (kabupaten dan kota).