ID   EN
F.A.Q   CONTACT   SITEMAP   LOGIN   
Jl. Tebet Barat Dalam III A no 02
Jakarta 12810, Indonesia
Phone: +62-21-83794469
Fax: +62-21-83791270
E-mail: resourcenter@yipd.or.id

ADVANCE SEARCH

 

Artikel

Category

Saatnya Kita Memiliki Peraturan Yang Lebih Baik: Kegunaan Instrumen RIA dalam Perumusan Kebijakan

01 April 2009
Oleh Novi Anggriani

Tekanan untuk membuat peraturan yang baik terus meningkat. Berbagai pemangku kepentingan dalam pembangunan terus menyuarakan hal tersebut. Hal ini berdasar pada kenyataan banyaknya persoalan terjadi sebagai akibat dari peraturan yang tidak baik. Banyak pemangku kepentingan dalam pembangunan menyadari hal ini dan melakukan reformasi untuk mengubah keadaan tersebut. 


Pengembangan Pasar Tradisional: Sebuah Pekerjaan Rumah bagi Pemda

01 April 2009
Oleh Punpunan E. Lubis, SE,MM, Spesialis Bidang Keuangan Daerah YIPD

Fungsi dan peran pasar tradisional di Indonesia cukup strategis dalam perekonomian daerah. Hal ini dapat dilihat dari kontribusinya dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan penyerapan tenaga kerja, karena menjadi sandaran hidup bagi banyak orang. Namun sayangnya pengelolaan pasar tradisional di Indonesia masih kurang memuaskan.  

Survei Pasar Jasa Keuangan untuk Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Indonesia

01 April 2009
International Finance Corporation (IFC) yang merupakan bagian dari Bank Dunia (The World Bank) sedang mengadakan survei Pasar Jasa Keuangan untuk Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Indonesia. Dalam kegiatan ini National Opinion Research Centre dari University of Chicago (NORC) bekerja bersama YIPD terpilih sebagai implementor di lapangan. Secara garis besar proyek ini merupakan penelitian yang berusaha menggambarkan permintaan dan penawaran pinjaman di sektor UKM di Indonesia.  

Metro TV MDGs Award 2009

01 April 2009
Sejak dideklarasikannya Millennium Development Goals (MDGs) delapan tahun yang lalu dan diadopsi oleh 189 negara di dunia, pencapaiannya secara reguler terus menerus dipantau, seperti halnya Pemerintah Indonesia yang secara rutin menerbitkan laporan pencapaian MDGs kepada publik dan berbagai kegiatan kampanye untuk mendorong pencapaian delapan sasaran pembangunan yang dicakup dalam MDGs. Salah satu kegiatan untuk mendorong upaya pencapaian MDGs di Indonesia adalah melalui Metro TV MDGs Award. 

Pusat Informasi Produk Hukum Daerah di Parepare

03 January 2009
Kemudahan akses terhadap informasi merupakan hal yang tidak dapat ditawar-tawar lagi dalam era teknologi informasi saat ini. Berbagai informasi di banyak sudut di dunia dapat kita ketahui dengan cepat dan mudah, hanya dengan membuka situs berita di internet atau di surat kabar harian baik nasional maupun internasional.  Namun, jika berkenaan dengan peraturan terutama peraturan daerah (perda) dan aturan-aturan di bawahnya, apakah akses tersebut memang sudah tersedia sedemikian luas dan mudah?

Pentingnya Meningkatkan Kapasitas Pemda dalam Mengelola Keuangan Daerah di Era Desentralisasi

01 January 2009
Oleh: Novi Anggriani* & Mamay Sukaesih**

Dalam era desentralisasi, sebagian besar anggaran pembangunan dikelola oleh pemerintah daerah. Data Departemen Keuangan menunjukkan dari jumlah dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Perubahan tahun 2009 sebesar Rp 1.005,7 triliun, sekitar 60 persen atau 600 triliun rupiah diserahkan ke daerah. Persentase tersebut menunjukkan besaran yang fantastis dan menjadi tantangan tersendiri untuk dapat dikelola secara efektif dan efisien. Pengelolaan yang baik akan berdampak baik pula bagi kemajuan pembangunan suatu daerah.


Pemerintah Daerah Harus Lebih Serius Membenahi Pelayanan Publik

01 January 2009
Oleh: Patnuaji A. Indrarto

Ada yang menarik dari data laporan masyarakat kepada Ombudsman Republik Indonesia sepanjang tahun 2008 lalu. Instansi yang terbanyak dilaporkan oleh masyarakat tidak lagi didominasi oleh instansi penegak hukum namun beralih kepada instansi Pemerintah Daerah.

Info Pemekaran Daerah

01 January 2009

Yayasan Inovasi Pemerintahan Daerah (YIPD) sejak awal berdiri berusaha terus memantau perkembangan pemerintah daerah di Indonesia, salah satunya dengan memantau pertumbuhan pemerintah daerah baru hasil pemekaran. Grafik berikut ini merupakan gambaran pertumbuhan daerah pemekaran baru yang dikompilasi dari undang-undang pemekaran daerah.


Tantangan Implementasi Tata Pemerintahan yang Baik dalam Pelayanan Publik

10 May 2007

Review pelayanan publik di era otonomi daerah.


Grand Strategy Implementasi Otonomi Daerah (Dalam Koridor UU 32/2004)

24 April 2007

Grand Strategi Otonomi Daerah untuk menjadi pedoman bagi pemerintahan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah secara efektip, efisien, ekonomis dan akuntabel